Kebebasan Berbicara yang Dibungkam Ancaman terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

 Seorang konten kreator kreatif yang bernama Udin Kashiwagi memberikan pernyataan secara publik bahwa dia akan berhenti untuk membuat konten-konten komédi politik. Bahkan konten-konten komedi politik yang telah dipublikasikan di berbagai platform media sosial miliknya kini telah hilang karena telah dihapus secara permanen. 

Sebagaimana diketahui lewat pantauan berbagai macam platform sosial medianya, Udin Kashiwagi kerap kali membuat video komedi-komedi satir yang berisi kritik halus terhadap kebijakan-kebijakan publik yang diambil pemerintah atau mengkritik langkah-langkah politikus. Udin kerap kali menarasikan kritik itu dengan sangat piawai, cerdas dan menggelikan.

Dalam pernyataan di akun tiktok pribadinya, Udin Kashiwagi menambahkan bahwa bahwa dia berlepas tangan dan tidak bertanggungjawab terhadap konten-konten dia yang dipublikasikan ulang oleh akun-akun lain. 

Tentunya kita menghormati dan memaklumi langkah yang diambil oleh sang konten kreator tersebut, terlepas kita tidak tahu apa yang melatarbelakangi keputusan tersebut. 

Menanggapi pengumuman yang dibuat Udin, banyak netizen berpikir tentang apa penyebab sang konten kreator berhenti memproduksi konten-kontennya. Apakah karena mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang merasa tersinggung? Jika memang ini yang terjadi, maka tidak heran jika banyak netizen yang berpikir bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi telah terancam. Bahkan tidak sedikit yang bilang jika orde baru jilid kedua bisa saja kembali terjadi. 

Sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi di zaman kepemimpinan Soeharto. Bahkan pihak oposisi dilemahkan sedemikian rupa dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro demokrasi. Padahal, kebebasan berbicara adalah salah satu hak fundamental yang dijamin dalam banyak konstitusi di seluruh dunia. Namun, ironisnya, banyak individu dan kelompok menghadapi ancaman serius terhadap hak ini, di mana suara mereka dibungkam secara paksa oleh pihak yang memiliki kuasa. Fenomena ini tidak hanya mengancam demokrasi tetapi juga menghambat perkembangan masyarakat yang inklusif dan progresif.

Penindasan oleh Pemerintah dan Otoritas

Pemerintah otoriter sering menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas kebebasan berbicara. Mereka membatasi akses informasi, menekan media independen, dan memenjarakan atau mengancam aktivis hak asasi manusia serta jurnalis yang berani menyoroti ketidakadilan atau korupsi yang terjadi di lingkar kekuasaan mereka. Contoh terkenal termasuk China dengan firewall internetnya dan Iran yang sering menangkap jurnalis yang kritis terhadap rezim. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh mencari contoh, di Indonesia pernah mengalami hal yang sama di zaman kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Hal itu juga terjadi di beberapa kepemimpinan presiden di era Reformasi, meski memang tidak secara terang-terangan dilakukan. Mereka menekan beberapa pihak yang dianggap sebagai ancaman dengan cara yang amat halus. 

Ancaman dari Kelompok Ekstrem dan Kelompok Kepentingan

Tidak hanya pemerintah yang menjadi ancaman terhadap kebebasan berbicara. Kelompok ekstrem, baik itu ideologi politik atau agama, juga sering menggunakan kekerasan atau ancaman untuk membungkam suara yang berbeda pendapat. Misalnya, kelompok-kelompok ekstremis di beberapa negara menggunakan intimidasi dan serangan untuk menekan kebebasan berpendapat yang kritis terhadap pandangan mereka dengan memanipulasi dalil-dalil agama. Sebagai contoh adalah taliban di era pertama. Taliban di era kepemimpinannya yang pertama pernah menerapkan kebijakan yang melanggar hak-hak pendidikan terhadap perempuan dengan menafsirkan dalil-dalil agama sesuai dengan cara pandang mereka yang sempit. 

Teknologi dan Kebebasan Berbicara

Dalam era digital seperti sekarang ini, kebebasan berbicara juga dihadapkan pada tantangan baru. Meskipun teknologi memberikan akses tak terbatas kepada informasi, ada risiko sensor dan manipulasi informasi yang signifikan. Negara-negara tertentu memantau dan memblokir situs web dan platform media sosial tertentu, membatasi akses warganya kepada pandangan yang berbeda atau informasi yang kritis terhadap pemerintah. Dalam kategori ini, kasus dimana Udin Kashiwagi yang memilih untuk bungkam dan mengubur kreativitasnya karena ancaman pihak yang tersinggung adalah contoh dari kebebasan yang dibungkam pada ranah teknologi informasi.

Dampak Terhadap Demokrasi dan Masyarakat

Pembungkaman kebebasan berbicara memiliki dampak yang luas dan serius terhadap demokrasi dan masyarakat. Tanpa akses informasi yang bebas dan diskusi publik yang terbuka, warga negara kesulitan untuk menyaring dan memilah terinformasi yang beredar. Arus Informasi hanya dikuasai oleh pihak yang memiliki kepentingan karena suara-suara yang berseberangan dengan pihak berkuasa sengaja dibungkam dan dimatikan. Masyarakat juga tidak mampu dan tidak bisa terlibat dalam proses politik yang demokratis karena sistem informasi satu arah dan tidak ada pembanding yang adil. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketidaksetaraan yang lebih besar. Bahkan seringkali pelanggaran-pelanggaran HAM dibiarkan begitu saja. Pelaku kejahatan yang memiliki uang dan kuasa pada akhirnya melenggang. 

Dibutuhkan komitmen banyak pihak untuk memulihkan kebebasan berbicara secara global. Kebebasan berbicara dan berpendapat tidak hanya diakui dan dilindungi secara hukum, tapi juga dilaksanakan dan dihormati secara praktis. Negara-negara demokratis dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk melindungi jurnalis, aktivis, dan individu yang terancam karena berbicara secara terbuka di depan khalayak ramai. Entah berbicara secara langsung atau lewat ragam media digital. 

Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kebebasan berbicara adalah salah satu pijakan utama bagi demokrasi yang sehat dan masyarakat yang inklusif. Ancaman terhadap kebebasan ini, baik dari pemerintah otoriter, kelompok ekstrem, atau penggunaan teknologi yang tidak etis, harus diatasi dengan serius. Hanya dengan memastikan akses informasi yang bebas dan lingkungan diskusi yang terbuka, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis bagi generasi mendatang. Tentunya kita tidak ingin masa suram itu kembali membayangi anak cucu kita di masa yang akan datang.