Semua kunci dari kepuasan publik itu adalah dari politisasi bantuan sosial dari kas negara. Hal ini diamini oleh seorang ekonom dunia, Abhijit V. Banerjee dalam bukunya 'Poor Economics'. Abhijit menjelaskan kepada kita plus minus bantuan pemerintah yang diberikan langsung kepada orang miskin, salah satunya adalah bansos bisa dipolitisasi untuk keuntungan pejabat. Terutama untuk menutupi kekurangan dan sikap-sikap lancung pejabat yang secara tidak langsung merugikan masyakarat.
Pola pikir masyakarat di kalangan bawah (yang menjadi mayoritas) amatlah sederhana. Mereka tidak tahu apa itu politik. Mereka tidak paham apa itu propaganda, apalagi memahami maksud dan tujuan kotor dibalik politisasi bansos. Yang ada di pikiran masyarakat yang sederhana adalah bahwa mereka mendapatkan bantuan langsung maka itu artinya pejabat peduli pada mereka. Soal angka bantuan yang hanya secuil dari angka pengeluaran untuk PSN yang boros--yang kebanyakan dari utang--, untuk gaji para pejabat hedon, itu juga tidak sampai di pikiran sederhana masyakarat kita.
Konsesi-konsesi yang digolkan untuk para konglomerat yang merugikan lingkungan masyarakat itu juga tidak akan dipahami khalayak. Mereka umumnya belum memahami pentingnya keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Lebih-lebih soal utang negara dan kondisi ekonomi yang semakin nyungsep.
Ini sama persis seperti para inlander yang dahulu memuji pejabat Hindia Belanda karena pemerintah Hindia menyekolahkan segelintir pribumi ke Belanda, membuka sekolah-sekolah pribumi, mengizinkan pribumi berorganisasi bahkan masuk Volksraad. Mereka lupa bahwa keuntungan Belanda lebih banyak dibandingkan sedikit kue yang mereka terima.
Tentu kita sudah tidak asing dengan kasus politisasi bansos ini. Ada presiden yang sengaja menebar bansos beberapa saat sebelum pilpres dengan harapan para pemilih mendukung anaknya yang menjadi wapres. Ada bansos yang dilabeli poster kampanye. Ada bansos yang di dalam kantongnya ada ucapan terimakasih kepada wapres. Padahal itu adalah uang negara. Bukan uang pribadi wapres.
Pada akhirnya, orang-orang miskin yang kurang literasi ini seringkali menganggap bahwa itu adalah bantuan pribadi pejabat/presiden. Maka, bantuan ini juga menguntungkan posisi pejabat ketika dia dikritik dalam beberapa sisi oleh masyarakat yang kritis. Sementara di saat yang sama mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja pemerintahannya. Bantuan sosial dari kas negara itu sengaja dijadikan tameng untuk menutupi cela. Lalu pejabat akan merasa bangga sembari berkata, 'Survey mengatakan masyakarat kita puas. Abaikan suara-suara sumbang itu.'
Selain soal politisasi bantuan sosial, Abhijit dalam bukunya ini menjelaskan beberapa point tentang ketimpangan yang seringkali muncul dalam program bansos negara. Diantaranya:
a. Salah sasaran. Akibat salah sasaran inilah, bantuan digunakan justru bukan untuk konsumsi kebutuhan primer, tapi untuk kebutuhan sekunder. Orang miskin tidak mendapatkan bantuan, orang berkecukupan malah mendapatkannya. Ini tentunya ada kesalahan pada data. Data harus diperbaharui dan pejabat di bawah harus lebih aktif dan objektif dalam mendata masyarakat.
b. Tidak menyelesaikan masalah inti. Orang miskin terbiasa diberi ikan alih-alih diberi kail sehingga hidupnya pasif karena ketergantungan. Pada akhirnya tidak memiliki kreativitas dan produktivitas. Tidak memiliki jiwa semangat untuk mengentaskan kemiskinan yang mendera dirinya dengan dalih, toh sudah diurus sama negara.
c. Rawan korupsi. Para pejabat yang mengatur bantuan-bantuan itu hidup bergelimang kemewahan. Rapat-rapat untuk "mengurus rakyat", sosialisasi ini itu dan hal lainnnya seringkali menjadi alasan pemborosan dana yang seharusnya untuk rakyat. Sehingga jumlah yang digelontorkan dari pusat tidak berpengaruh secara signifikan pada kesejahteraan rakyat. Tapi justru mensejahterakan segelintir pejabat.
Music MP3
No comments:
Post a Comment